Lowongan Kerja Kementerian Keuangan

Lowongan Kerja Kementerian Keuangan - Kementerian Keuangan disingkat KEMENKEU adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).

Saat ini Kementerian Keuangan kembali membuka rekrutmen lowongan kerja terbaru pada bulan September 2022. Kementerian Keuangan yang saat ini sedang mencari atau menginginkan kandidat terbaik dengan kualifikasi yang sesuai dan cocok untuk posisi penempatan. Adapun dibawah ini adalah posisi jabatan yang saat ini tersedia bagi Anda para pencari kerja yang tertarik untuk mengembangkan karir Anda bersama Kementerian Keuangan.

Lowongan Kerja Kementerian Keuangan Terbaru 2022

CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK

PERSYARATAN UMUM :

Warga Negara Indonesia;
Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun per 31 Desember 2022;
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
Sehat jasmani dan rohani.

KHUSUS :

Berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV);
Berumur paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun per 31 Desember 2022;
Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Tertib melaksanakan kewajiban perpajakan dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 3 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak (2019, 2020, dan 2021);
Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai ketentuan;
Memiliki motivasi dan integritas tinggi;
Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi; dan
Bagi Aparatur Sipil Negara, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

TAHAPAN REKRUTMEN

Tahap I :
Seleksi Administrasi.
Tahap II :
Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan Paper.
Tahap III :|
Tes Kesehatan dan Kejiwaan;

Psikotes dan Assessment Center; dan
Wawancara, meliputi pendalaman terhadap hasil Psikotes, Assessment Center; penelusuran rekam jejak, serta penerimaan masukan dari masyarakat. Pada setiap tahap akan diberlakukan sistem gugur.

KETENTUAN PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara on-line melalui laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id (link ada di bagian paling bawah) mulai tanggal 1 September 2022 s.d. 24 September 2022.
Pada saat pendaftaran on-line, peserta harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran on-line serta mengunggah (upload) softfile berkas berjenis PDF file dengan ukuran masingmasing maksimal 5 Mb (megabyte) sebagai berikut:

Surat lamaran yang ditandatangani oleh peserta dan ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menyatakan pilihan untuk menjadi hakim di bidang pajak atau hakim di bidang kepabeanan dan cukai;
Daftar Riwayat Hidup dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id);
Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna biru ukuran 4×6;
Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dan/atau Pasca Sarjana (S2) dan/atau Doktor (S3);
Ijazah/Sertifikat pendidikan keahlian di bidang Pajak atau Kepabeanan dan Cukai (jika ada);
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) setempat;
Surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id), bagi peserta yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019, 2020 dan 2021;
Surat Kuasa kepada Panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan dibubuhi meterai Rp.10.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
Tanda terima/bukti kirim LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang diwajibkan.

Dokumen yang harus dibawa pada saat pelaksanaan Psikotes dan Assessment Center sebagai berikut:

Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Eselon I atau pejabat yang berwenang bagi peserta yang berstatus Aparatur Sipil Negara (dapat diunduh di laman https://rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id); dan
Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri khusus bagi peserta Non Aparatur Sipil Negara.

Pendaftaran/Melamar:
Sebelum mengirimkan lamaran kerja diwajibkan untuk membaca keseluruhan informasi Lowongan Kerja Kementerian Keuangan.

"WAJIB GABUNG DI CHANNEL TELEGRAM OPENKERJA, AGAR TIDAK KETINGGALAN INFO LOWONGAN TERBARU SETIAP HARINYA. T.ME/OPENKERJA"

Seluruh proses tahapan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.
Jika tertarik dan memenuhi kualifikasi lowongan ini, silahkan melakukan pendaftaran secara online.

👉 LAMAR

KETENTUAN LAIN – LAIN

Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.
Dalam rangka rekrutmen calon Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat tidak memungut biaya apapun.
Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi, akomodasi, serta biaya lainnya selama pelaksanaan seleksi dan kepindahan peserta ke tempat kedudukan yang baru apabila dinyatakan lulus seleksi ditanggung oleh peserta.
Semua keputusan Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Batas Lamaran: 24 September 2022

Link: https://bit.ly/ok-2536

Perhatian: Kami tidak pernah meminta imbalan atau biaya dalam bentuk apapun terhadap rekrutmen disitus ini apabila ada pihak yang mengatasnamakan kami atau perusahaan meminta biaya seperti transportasi atau akomodasi atau yang lainnya bisa dipastikan itu PALSU.